Home Uncategorized Masih Perlukah Stafsus Milenial?

Masih Perlukah Stafsus Milenial?

9
0
Surat Edaran Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19

Lapmisurakarta.com, Opini – Banyak linimasa media yang sedang hangat memperbincangkan surat Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra kepada seluruh camat di Indonesia. Dalam surat yang berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat dengan tembusan Kementerian Desa dan PDTT terdapat dua poin penting. Pertama, karyawan Amartha akan mengedukasi masyarakat desa tentang COVID-19. Kedua, Amartha akan membantu pendataan APD di puskesmas dan mencukupi kekurangannya dari dana donasi. 

Surat tersebut merupakan surat yang cacat prosedur, karena staf khusus milenial yang terhormat ini telah Meng-Overlap wewenang dari Kementerian dan Kepala Daerah, dan Apakah juga dibenarkan jika stafsus mengeluarkan surat dengan Kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ?

Ada potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh staf khusus tersebut adalah perusahaan dimana staf tersebut juga mempunyai peran di sana, Kita tahu bahwa Andi merupakan CEO PT Amartha Mikro Fintek, perusahaan pinjaman online. 

Semenjak diiangkat presiden pada tanggal 21 November 2019, para staf khusus milenial yang bergaji sebesar Rp51 Juta ini memang sering memunculkan kontroversi. Sebelumnya staf khusus milenial yang melakukan blunder adalah Angkie Yudistia yang sempat mengunggah informasi palsu atau hoaks terkait cara sederhana mendeteksi virus corona selama 10 detik dengan tarik napas. Selanjutnya Adamas Belva Syah Devara mendapat kritikan atas permasalahan kalimat dalam poster yang dibuat oleh BNPB. Kemudian Billy Membrasar juga mendapat kecaman dari banyak pihak. Cuitannya pada 30 November 2019 memicu perdebatan. Pasalnya, Billy di sana menyebut “kubu sebelah megap-megap” dan klimaksnya adalah Abuse of Power yang dilakukan oleh Andi Taufan yang terhormat.

Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) adalah bentuk “penyimpangan dalam jabatan” atau “pelanggaran resmi” adalah tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi sehingga memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korup. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korup. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Mungkin si stafsus milenial ini terinspirasi dari pepatah yang mengatakan bahwa Politik adalah kekuasaan yang tersurat.

Dan pada akhirnya staf khusus yang digadang-gadang akan menjadi representasi dari kaum muda tak ubahnya hanyalah segerombolan oligarki muda yang bernaung dibalik sofa empuk istana dan memanfaatkan wewenang untuk diri dan perusahaannya.

Penulis : Sigit Dwi NugrohoHMI Cabang Surakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here